AGUS JOKO PRAMONO THINGS TO KNOW BEFORE YOU BUY

agus joko pramono Things To Know Before You Buy

agus joko pramono Things To Know Before You Buy

Blog Article

IDI's Board is composed of ten users from diverse supreme audit institutions. Get to be aware of them much better within our "Meet up with the Board" collection.

"Kesamaannya banyak banget termasuk yang secara prinsip tentang daycare, tentang kerja dari mana saja function from everywhere you go sehingga dengan demikian tidak perlu mentor khusus," sambung mantan Sekjen PDIP itu.

The BPK Vice Chairman gave inputs on the necessity of prioritizing solutions in dealing with The existing economical scenario faced through the UN as impacted with the pandemic and the need to enhance coordination between oversight businesses beneath the UN to enhance accountability and governance.

Mahasiswi Marisa Putri ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak seorang IRT hingga tewas usai berpesta narkotika dan obat-obatan terlarang.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

IDI, Agus memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan unit ini ke depan. Selain itu, posisi yang strategis ini dinilai juga akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi

Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah Discussion board diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai more info KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

Karena tugas KPK untuk fokus pada large profile situations. Sedangkan Polri fokus pada minimal profile situations yang juga merata terjadi di mana-mana.

"Kemudian untuk substansi materi tentang debat yang untuk tanggal six saya juga sedikit-sedikit kan sudah mulai kami sosialisasikan, kami keluarkan," katanya.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the net bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

IDI's Board is composed of ten members from distinct supreme audit establishments. Get to grasp them far better in our "Meet up with the Board" collection.

Report this page